HAKI menentukan hak dan hak istimewa yang melekat pada kepemilikan kekayaan intelektual. Hak tersebut memungkinkan pemilik untuk melakukan monopoli sementara atas penggunaan ciptaan mereka; mereka memiliki hak eksklusif, untuk waktu yang terbatas, untuk memutuskan siapa yang boleh menggunakan produk atau karya dan dalam kondisi apa. Hak-hak tersebut menentukan kepemilikan dan menentukan sejauh mana penemu dan pencipta dapat memperoleh keuntungan dari karya mereka, akses yang mungkin dimiliki orang lain ke karya itu sendiri atau informasi tentangnya, dan bagaimana orang lain dapat menggunakan atau meningkatkan karya yang sudah ada.

HKI melibatkan masalah distribusi haki kekayaan, insentif untuk inovasi dan kreativitas, akses ke informasi, dan hak asasi manusia. Masalah etika terkait dengan pertanyaan tentang apa yang harus dimiliki publik atau pribadi, bagaimana kepemilikan ditetapkan, berapa banyak dan berapa lama pemilik dapat mengontrol properti, dan apakah kebijakan publik harus membuat pengecualian pada aturan kekayaan intelektual untuk melayani kepentingan sosial.

HAKI mendorong inovasi dengan melindungi pekerjaan baru dari perampasan oleh orang lain dan memungkinkan orang dan lembaga memperoleh keuntungan dari pekerjaan mereka. Hak-hak tersebut mendorong komunikasi informasi; selama ada hak, informasi dapat dipublikasikan tanpa takut kehilangan. HAKI juga mendefinisikan hak publik dengan menunjukkan kapan perlindungan pribadi berakhir.

Alasan HKI terbagi dalam dua kategori, “rasional instrumental, yang memandang kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan manfaatnya bagi masyarakat secara keseluruhan, dan hak alamiah yang menekankan otoritas inheren para inovator untuk mengontrol karya yang mereka ciptakan”. Alasan instrumental berfokus pada perlunya perlindungan untuk mempromosikan tujuan masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi atau inovasi teknologi. Argumen hak-hak alamiah, yang didasarkan pada filosofi John Locke, menegaskan bahwa orang berhak atas perlindungan atas produk pikiran mereka, terlepas dari apakah perlindungan tersebut memenuhi tujuan masyarakat lainnya. Kedua alasan tersebut dapat menyebabkan keputusan kebijakan yang berbeda tentang jenis dan tingkat perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai.

 

 

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *